Informasi untuk Investor Luar Negeri
Pengaturan penyeleksian investasi asing di Australia dirancang untuk mendorong investasi asing mengingat fungsinya dalam memberikan kontribusi substansial bagi perekonomian dan masyarakat kami. Akan tetapi, Pemerintah Australia menyediakan suatu proses untuk memastikan agar investasi tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Akuisisi kepentingan tertentu dalam bisnis di Australia oleh ‘perusahaan asing’ dan ‘orang asing’ harus tunduk pada Undang-Undang Pengambilalihan dan Akuisisi Asing (Foreign Acquisitions and Takeovers Act). Undang-undang tersebut mendefinisikan ‘orang asing’ sebagai perusahaan yang dikendalikan oleh negara asing dan orang perorangan yang biasanya tidak bermukim di Australia.
Undang-undang tersebut dapat melarang akuisisi yang menyebabkan terjadinya kendali asing atas bisnis atau kepemilikan lahan milik penduduk Australia yang dinilai oleh Menteri Keuangan (Federal Treasurer) sebagai hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional Australia. Undang-undang dan kebijakan investasi asing Pemerintah Australia berlaku terhadap:
- akuisisi kepentingan substansial dalam bentuk saham atau hak suara dalam bisnis Australia dengan aset yang melebihi, atau transaksi yang bernilai di atas, $ 100 juta
- akuisisi aset atas bisnis Australia yang bernilai lebih dari $ 100 juta
- akuisisi bisnis Australia yang lebih dari 50% asetnya berupa lahan
- proposal untuk mendirikan bisnis baru yang melibatkan total investasi sebesar $ 10 juta atau lebih
- investasi langsung oleh pemerintah asing dan badan-badan mereka, tanpa memandang ukurannya
- akuisisi lahan (termasuk melalui sewa guna usaha selama lebih dari lima tahun atau melalui lisensi atau hak).
Menteri Keuangan dapat, dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan (dapat diperpanjang hingga 90 hari), mengeluarkan perintah yang melarang akuisisi saham, aset atau lahan dimana Menteri Keuangan mempertimbangkan bahwa:
- perusahaan/bisnis/aset tersebut akan menjadi dikendalikan oleh orang asing
- hasil ini akan bertentangan dengan kepentingan nasional.
Alih-alih mengeluarkan perintah, Menteri Keuangan dapat menetapkan kondisi yang mengikat secara hukum untuk mencegah agar akuisisi tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Undang-undang tersebut tidak mendefinisikan ‘kepentingan nasional’ atau apa yang bertentangan terhadapnya meskipun pernyataan kebijakan investasi asing Pemerintah Australia menyediakan sejumlah panduan.
Proses Konsultasi
Departemen Keuangan Pemerintah Australia berkonsultasi dengan organisasi Negara persemakmuran, negara bagian dan wilayah untuk mengidentifikasi potensi isu kepentingan nasional dan memberikan nasihat bagi Menteri Keuangan.
Informasi yang diberikan oleh organisasi dapat mencakup materi mengenai entitas yang berinvestasi, entitas target atau sektor industri yang terlibat.
